Komisi C DPRD Jatim berharap permasalahan BUMD tersebut sangat serius untuk diselesaikan. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan investasi atau penyertaan modal. “Penempatan seseorang dalam jajaran komisaris dan direksi BUMD itu memang menjadi kewenangan eksekutif tapi jangan terkesan BUMD dijadikan sebagai tempat balas budi karena modal yang digunakan itu berasal dari uang rakyat,” imbuhnya.
Senada, anggota Komisi C lainnya, Lilik Hendarwati menambahkan bahwa capaian dari target PAD yang diberikan BUMD-BUMD Jatim masih biasa-biasa bahkan sebagian besar masih dibawah target. “Saya rasa kalau capainnya masih seperti yang dulu-dulu, ya perlu dikaji ulang apakah masih layak dipertahankan keberadaan BUMD itu atau diliuidasi agar tidak membebani APBD Jatim,” pungkas Lilik politisi asal Fraksi PKS ini. (Caa)
