Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto mengatakan dalam implementasi PP No.54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. Tujuan pendirian BUMD salah satunya adalah untuk meningkatan pendapatan daerah.
Namun dari 10 BUMD yang dimiliki Peemprov Jatim, kata Agung hanya ada satu atau dua BUMD yang mampu memenuhi harapan sebagai penopang pendapatan daerah. “Hanya ada satu atau dua BUMD Jatim yang eksis menjadi penopang PAD,”ujar Agung politisi asal F-PAN DPRD Jatim, Selasa (29/12).
Lebih jauh mantan anggota DPRD Kabupaten Tuban ini menjelaskan, bahwa persoalan utama BUMD milik Pemprov Jatim adalah SDM. Sebab peran jajaran komisaris dan direksi BUMD tak sesuai dengan bidangnya sehingga kinerja BUMD tak bisa maksimal.“Rata-rata yang ditempatkan dalam jajaran komisaris dan direksi bukan orang yang tepat untuk mengelola BUMD,” tegas Agung sapaan akrabnya.
