Artono juga menyinggung masalah gaji pegawai di UPT milik dinas sosial khususnya yang pegawai tidak tetap (PTT). Menurutnya, banyak dari mereka yang honornya di bawah upah minimum kabupaten (UMK).
Masalah gaji ini juga disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim Zainiye. Politiku PPP itu mengakui perlunya peningkatan. “Utamanya posisi kayak juru masak, tenaga konseling ya. Perlu ditingkatkan lagi,” kata Zeny.
Catatan Zeny yang perlu perhatian yakni masalah jumlah pegawai. Dia menilai, perlu ada keseimbangan antara ratio pegawai yang menangani dengan penghuni. “Kalau pun ASN dibatasi dengan pola rekrutmen dan jatah kuota, paling tidak posisi PTT ini perlu menjadi perhatian serius,” tuturnya.
