“ Hanya pihak berwajib yang berkewenangan untuk menghentikan demo salah alamat dan melindungi sesama warga negara,” tegas Hendy Melvin Siregar, SH.
Hendy menambahkan, SPIL juga mendesak TLP untuk segera melakukan pertemuan dengan instansi terkait, termasuk dengan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja).
