Berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, memang berasal dari uang hasil pajak rakyat. Salah satunya dimanfaatkan untuk program permakanan bagi lansia miskin serta anak yatim. Bahkan, pendidikan gratis bagi pelajar SD dan SMP di Surabaya juga berasal dari uang hasil pajak rakyat. “Semua itu adalah uang hasil pajak bapak ibu sekalian yang dibayarkan ke pemerintah,” ungkapnya.
Akan tetapi, apabila terjadi kekacauan di Surabaya yang berimbas pada tindakan anarkis, maka uang dari pajak rakyat itu pula yang kemudian digunakan untuk memperbaiki. Seperti tindakan anarkis saat aksi unjuk rasa pada Kamis (08/10) lalu, yang berdampak pada rusaknya beberapa fasilitas umum. “Karena itu mari kita bergandengan tangan, kita amankan kota ini. Tidak ada kebebasan mutlak dimanapun kita berada, karena di seluruh bumi ini itu butuh aturan,” tegas dia.
Oleh sebab itu, Presiden UCLG Aspac ini meminta kepada kelompok yang menggelar aksi demonstrasi di Surabaya agar tetap menjaga ketertiban dan kondusifitas kota. Di sisi lain, ia juga meminta agar mereka saling menghormati hak warga lain yang tidak ikut dalam aksi tersebut. Sebab, setiap warga negara juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan normal dan damai.
“Karena itu saya berharap kepada para pendemo, tolong hormati kami, tolong hormati hak kami sebagai warga Surabaya. Kami punya hak untuk bisa berkehidupan normal. Kami punya hak untuk bisa hidup damai dengan keluarga,” pesan dia.
Berkaca pada peristiwa sebelumnya, banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam aksi demonstrasi di Surabaya. Mereka pun akhirnya diamankan oleh aparat kepolisian karena turut serta berbuat anarkis. Padahal, anak-anak ini masih belum mengerti apa tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut.
Oleh sebab itu, Wali Kota Risma meminta kepada setiap kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi agar tidak melibatkan anak dibawah umur. Ia juga meminta kepada para orang tua agar mengawasi kemana anak-anaknya pergi. “Setiap anak pasti suka kalau diajak bermain-main atau hura-hura, tapi itu melanggar UU perlindungan anak. Saya tidak terima anak-anak Surabaya dihancurkan masa depannya karena mereka tidak mengerti,” jelas dia.
