Karenanya anggota komisi B DPRD Jatim ini, meminta pemerintah baik itu kabupaten dan provinsi dalam hal ini dinas pertanian untuk ikut meningkatkan kemampuan SDM para petani. Sehingga kedepan RDKK tidak terlambat lagi.
Yudha juga meminta, agar pemerintah menunda aturan yang mensyaratakan petani harus memiliki kartu tani agar bisa mendapatkan pupuk subsidi. ” Untuk tahun ini kita memang mengalami kelangkaan pupuk karenanya saya sudah minta agar kuota pupuk bersubsidi ini ditambah. Selain itu dari hasil reses kali ini kita akan minta penerapan kartu tani ini ditunda dulu, sebab dari pengakuan para petani ini mereka masih kesulitan untuk mengaplikasikan dan mengakses kartu tani ini,” tandasnya.
Selain masalah pupuk, Yudha juga dikeluhi seputar permodalan oleh seorang perias dan juga harapan petani buah agar difasilitasi untuk bisa memanfaatkan lahan milik perhutani ditanami pepaya dan pisang. “Karena permintaan mereka baik modal dan lahan perhutani sudah ada cantolan programnya insyaallah, kita siap membantu merealisasikan,” pungkasnya. (Caa)
