Sebagai program prioritas pembangunan nasional, kebijakan reformasi birokrasi mencakup empat transformasi utama yaitu struktural, kultural, digital dan regulasi. “Keempat aspek ini harus menjadi fokus kita dalam mereformasi pemerintahan dan semuanya harus dilakukan. Reformasi birokrasi juga diharapkan sangat kontekstual dan memiliki impact,” kata Eko.
Eko mengatakan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian program reformasi birokrasi, seperti meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh hingga menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja masing-masing organisasi. “Tak kalah penting dari itu adalah meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas di unit kerja pelayanan dan mengoptimalkan implementasi pelayanan publiknya,” ujarnya.
Sementara itu, Umi menyampaikan, upayanya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lebih ringkas, lebih lincah, dan terbuka telah dituangkan dalam agenda roadmap reformasi birokrasi 2019-2024. “Saat ini kami telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tugas awalnya adalah melakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tegal sebelum nantinya dievaluasi oleh KemenpanRB,” ujarnya.
