Ia juga menyampaikan, pemerintah harus juga segera menertibkan bangunan di sepanjang sepadan Sungai harus dilakukan agar tidak bencana longsor di sekitar sepadan sungai tersebut. Sehingga kejadian bangunan diatas sungai di Jember tidak terulang lagi. “Untuk menertibkan bangunan diatas sepadan sungai pemprov harus lakukan kerjasama dengan satpol PP dan Polda. Bahkan kalau perlu diusulkan perda tentang Sepadan Sungai yang langsung diusulkan pihak Pemprov ke DPRD Jatim,”pungkas Deni yang juga politisi asal Dapil Jember – Lumajang.
Sementara itu, PLT UPT PSDA WS Bondoyuda Baru Lumajang, Isa Ansori mengatakan pihak UPT bersama dinas PU Sumber Daya Air saat ini telah menyiapkan tim untuk melakukan MoU bersama Polda Jatim, Inspektorat, BPKAD untuk menertibkan dan menata ulang aset sepadan sungai yang ada di Jatim dalam waktu dekat. “Terima kasih masukan dari pihak komisi D, pihaknya juga akan menyiapkan materi – materi untuk bahan membuat perda soal sepadan sungai tersebut,”kata Isa yang juga Kabid Bina Manfaat Dinas PU Sumbee Daya Air (SDA).
Seperti diketahui, Komisi D DPRD Jatim yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Kuswanto, Wakil Ketua Eddy Paripurna, Anggota Komisi D Lainnya, Abdul Halim, Hidayat, Martin Hamonangan, Guntur Wahono, Surawi, Makin Abbas, Hermanto, Hj. Khofidah, Bmbang Rianto, Masduki, dan Sanwil melakukan kunjungan kerja ke UPT PSDA WS Bondoyuda baru dinas PU SDA pemprov Jatim di Lumajang yang langsung diterima PLT kepala UPT WS Bondoyudo baru Lumajang selama dua hari, Jumat (24/7) – Sabtu (25/7). (Caa)
