Dikatakannya, wilayah sepadan sungai di Jatim saat ini panjangnya sama dengan daratan di Jatim. Nah dari sini pihaknya menilai masih wilayah sepadan sungai saat ini belum sama sekali dimanfaatkan Dinas SDA sebagai peningkatan PAD. Sehingga masyarakat di Jatim memanfaatkan dan mendirikan bangunan di sepadan sungai seenaknya tanpa ada pengawasan dari pihak pemerintah. “Saya berharap agar Dinas SDA untuk lakukan mendata ulang aset sepadan sungai di Jatim sebelum di buat perda tentang sepadan sungai tersebut,”pintanya Satib politisi asal fraksi Gerindra Jatim.
Satib yang juga asal Dapil Jember – Lumajang, meminta kepada UPT PSDA WS Bondoyudo untuk segera memperbaiki dan memperkuat plengsengan sungai yang ada di wilayah Jember – Lumajang. Mengingat saat musim hujan di wilayah sungai jember – Lumajang ini selalu meluber. “Tidak hanya itu pihaknya juga berharap juga dilakukan pengerukan sungai di wilayah jember – Lumajang,”pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, Deni Prasetya mengatakan Sepadan Sungai di Jawa Timur ini pihaknya berharap agar pemerintah provinsi Jatim untuk menanta dan mendata kembali aset sepadan sungai di Jatim. Dengan adanya pendataan kembali aset sepadan sungai ini sepadan bisa dimanfaatkan untuk pemasukan di PAD pemprov Jatim. “Kami harap aset sepadan sungai di Jatim ini bisa dijaga dan dirawat kelestarian oleh pihak SDA jangan sampai aset sepadan sungai ini diambil oleh pihak swasta,”tegasnya Deni politisi asal politisi asal Fraksi Nasdem DPRD Jatim.
