Muhibbin menyampaikan ada dua kemungkinan, sehingga pelanggaran ditempat hiburan malam di Surabaya terus terulang.
Pertama adalah system pengawasan yang tidak efektif. Hal itu juga menjadi bukti bahwa kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, sangat buruk.
Kedua, adalah adanya permainan oknum pemerintah kota. Dia menduga, ada oknum SKPD terkait yang sengaja bermain dengan pemilik tempat hiburan.
Imbasnya, mereka tidak melakukan pengawasan dengan serius. Atau bahkan membiarkan pelanggaran terjadi.
“Bila ini benar, tentu sangat memprihatinkan. Karena itu, hal semacam ini harus menjadi atensi serius walikota dan wakilnya. Harus ada tindakan tegas untuk oknum seperti itu. Ini penting, karena sudah menyangkut moralitas aparatur,”tukasnya.
Atas kondisi itu pula, pihaknya tidak pernah sependapat dengan kemudahan perizinan tempat hiburan di Surabaya. Termasuk juga penurunan pajak 20% sebagaimana yang diusulkan Pemkot Surabaya saat ini.
Sebab, kebijakan tersebut pasti akan berimplikasi negative bagi kehidupan sosial di Surabaya. Turunnya pajak hiburan akan mendorong investor untuk getol berinvestasi pada bisnis hiburan.
