Dalam kesempatan yang sama Ketua LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Teguh Andi Sasono dan Ketu LSM Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional ( JPKPN) Ananto Pratikno memberikan warning kepada Camat Dukuhturi Muhtarom yang telah membuat kebijakan sendiri dimana penerima Bansos Beras APBD II harus lunas PBB.
Atas desakan LSM PKN dan LSM JPKP Nasional meja tempat pembayaran Pajak Bumi Bangunan dilokasi pendistribusian langsung di tutup. Alasan camat Dukuhturi mewajibkan penerima Bansos harus lunas PBB karena dirinya mendapat tekanan dari Pemkab Tegal agar pungutan pajak PBB untuk segera lunas.
Menentang kebijakan tersebut, baik Teguh Andi Sasono maupun Ananto Pratikno beralasan tidak ada kolerasinya antara Bansos dengan pembayaran PBB. “Kalau itu diterapkan, jelas sangat memberatkan Keluarga Penerima Manfaat. Pembayaran PBB bisa ditunda lantaran sumber pendapatan tengah macet. Sementara kebutuhan pangan guna menghidupi diri keluarga tidak bisa ditunda” ungkap Teguh Andi Sasono. ( Dasuki )
