Perlu diketahui, mencuatnya wacana DPRD menggunakan hak interpelasi membuat kalangan DPRD Jatim terbelah. 120 anggota DPRD dari 9 Fraksi hanya 6 Ketua Fraksi saja yang langsung menyatakan menolak. Sikap Ketua-Ketua Fraksi yang menolak penggunaan interpelasi itupun tidak semuanya diikuti anggota fraksi. Disatu sisi, inisiator dari hak interpelasi ini adalah pimpinan Komisi C yang berasal dari tiga Fraksi besar. Seperti Ristu Nugroho dari Fraksi PDI-P yang memiliki jumlah kursi 27 anggota . Kemudian Hj Makmullah Harun dari Fraksi PKB (26 Anggota) kemudian HM Fawait dari Fraksi Partai Gerindra (15 anggota). Jika ditotal dari tiga fraksi itu jumlahnya mencapai 68 anggota.
Belum lagi ditambah anggota seperti Agung Supriyatno dari Fraksi PAN, H Rofik dari Fraksi PPP dan Mathur Husyairi dari Fraksi KBN. Meskipun Ketua Fraksinya menolak interpelasi, namun anggota tersebut cenderung mendukung wacana hak interpelasi. Artinya jika hak interpelasi ini terus bergulir, maka ketika nanti diajukan melalui voting di Paripurna, sudah melebihi suara 50% plus 1 sebagai syarat disetujuinya hak interpelasi kepada Gubernur. (Caa)
