Surabaya. Cakrawalanews.co – Anggota Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi PPP ikut angkat bicara terkait polemik wacana penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Wacana yang mengemuka belakangan ini seharusnya bisa segera ditangani dengan cepat bila Gubernur menyampaikan kajian atas rekomendasi resmi yang diberikan lembaga sekaliber DPRD Jatim.
M Rofik, Anggota Komisi C DPRD Jatim kembali mengingatkan bahwa, rekomendasi resmi yang diteken Ketua DPRD Jatim itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena faktanya sejak surat berisi kajian tentang proses rekruitmen calon direksi PT Bank Jatim itu telah dikirim oleh DPRD Jatim sejak 21 April 2020 namun hingga detik ini masih belum ada tanggapan sama sekali. Hingga mendekati agenda RUPS Bank Jatim 23 Juli 2020 dengan agenda penetapan Dirut baru hasil dari rekruitmen yang diduga tidak sesuai PP 54/2017 dan Mendagri 37/2018. Padahal jika rekomendasi tersebut dibaca betul dan Gubernur menghormati aturan yang berlaku, maka wacana interpelasi tidak akan seserius ini. “Saya berharap Gubernur segera merespon sebelum RUPS. Interpelasi kan masih wacana. Kalau melanggar ya kita tetap interpelasi. Kalau tidak melanggar ya tidak kita interpelasi,” tegas Rofik, Kamis (16’7).
