Diakui Rofik, meski secara partai berasal dari PPP, namun bukan berarti ketika Gubernur Khofifah yang didukungnya pada Pilgub 2018 lalu mulai melenceng akan didiamkan saja. Sehingga perlu diingatkan dengan segera. Karena urusan rekruitmen calon Direksi Bank Jatim ini sudah menyangkut kepentingan masa depan BUMD terbaik di provinsi Jawa Timur.
Secara pribadi, lanjut Rofik, sebagai anggota Komisi C komitmen dengan keputusan Komisi yang akan menggunakan hak interpelasi maupun kajian untuk menggugat ke PTUN. Karena keputusan komisi C itu tidak serta merta, tapi melalui beberapa kajian, baik internal bersama dari biro hukum, biro perekonomian setdaprov Jatim dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). “Maka keluarkan rekomendasi tersebut. Apalagi di aturan DPRD, kalau Gubernur ada dugaan melanggar, anggota berhak melakukan interpelasi,” tegas politisi asal Lumajang ini.
