“Hal ini kami lakukan sebagai wujud kepedulian kami kepada beliau. Karena kami kwatir istilah orang jawa _Kriwikan_ menjadi _grojokan_” atau dengan kata lain lubang kecil ini dapat menjadi lubang besar bagi beliau bila tidak disikapi dengan jernih,” papar Mantan Anggota DPRD Tuban ini.
Berkaitan perkembangannya muncul pro kontra wacana hak interplasi yang dilontarkan oleh komisi C DPRD Jatim, menurut Agung, adalah hal yang wajar. Bisa jadi wacana itu muncul akibat terlalu lamanya menunggu surat cinta yang telah dilayangkan Pimpinan DPRD Jatim kepada Ibu Gubernur berupa surat rekomendasi belum terbalaskan sejak 21 April 2020 lalu.
“Sehingga di lembaga DPRD muncul rasa jenuh, atau __bad_ mood _istilah bahasa gaulnya,” sahutnya menanggapi soal ada sebagian mendukung dan menolak wacana Hak Interpelasi (hak bertanya) di internal DPRD Jatim.
“Barangkali itu faktor problem komunikasi yang belum terjalin dengan tuntas,” sebutnya.
Terakhir, Agung beserta anggota DPRD Jatim lainnya sangat sadar bahwa sampai saat ini negara atau Jawa Timur masih dililit persoalan sosial akut yaitu pademi covid 19 yang sampai saat ini belum tertangani dengan tuntas.
