Kunci kedua, imbuhnya, adalah kesiapan fasilitas kesehatan dalam menerima pasien covid-19. Baik PDP maupun pasien terkonfirmasi. “Sekarang hampir semua Rumah Sakit di Surabaya punya pasien covid-19 atau PDP. Bagaimana dukungan kepada mereka. APD, biaya operasional, koordinasi harian, harus disupport pemprov dan setiap hari dipantau. Jangan sampai kekurangan logistik. Dan jangan sampai kebutuhan tenaga kesehatan tidak terpenuhi lalu mengakibatkan gugurnya mereka,” tegas Irwan.
Irwan menyayangkan banyaknya warga terpapar covid yang masuk RS dalam kondisi sudah parah. “Karena katanya RS penuh. Sehingga mereka isolasi di rumah. Padahal kalau sudah parah baru masuk RS, maka kemungkinan sembuhnya malah lebih kecil,” tuturnya.
Jika dua kunci ini dilaksanakan, tambahnya, maka situasi pandemi akan lebih teratasi. “Masa transisi ini kan tujuannya turunnya pertambahan angka terpapar, dan naiknya kesembuhan pasien. Kalau dua hal ini tercapai, maka pandemi sudah lebih terkendali. Barulah setelah itu kita bisa masuk masa normal baru,” ungkap mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi ini.
Irwan berharap pemprov tidak begitu saja menyerahkan pengendalian pandemi kepada pemkab dan pemkot, terutama di Surabaya Raya yang angka positif covid-19 memberikan kontribusi 70% lebih. “Pandemi covid-19 ini kan bencana nasional. Aturannya mengikuti pusat. Dan pemprov adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka harus intervensi. Sebab banyak hal yang tidak dimiliki kewenangannya oleh pemerintah kabupaten/kota. Misalnya soal transportasi bandara, pelabuhan, kereta api. Siapa yang berwenang? Juga soal industri dan tenaga kerja. Siapa yang berwenang. Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat. Maka intervensinya harus nyata di lapangan,” jelasnya.
