Politisi yang selalu enerjik ini menguraikan, Kalau pun ada catatan catatan dalam WTP itu persolan diluar kita , seperti bantuan sosial, dana Bos, itu diluar program dewan. “Dengan catatan ini naka kedepan untuk anggaran Bansos atau apapun kita harus mengawal agar kegiatannya selesai dengan pelaporan yang baik dan tepat waktu. Anggota Dewan ini jangan hanya jadi aspirator reses di dapil tapi para anggota dewan punya kewajiban untuk mengawal mulai dari awal sampai pelaporannya bisa tuntas dan paripurna,” kata Sahat lagi.
Semetara, Anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar mengungkapkan LHP BPK yang telah diperiksa kepada DPRD dan Gubernur selanjutnya diajukan sebagai Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003.
“Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan oleh entitas dalam laporan keuangan dengan didasari atas kesesuaian standar,” bebernya.
