Paket Sembako yang dikemas menurutnya harus memenuhi unsur gizi, vitamin dan protien. Terkait suplaier siapapun boleh, selama ia mempunyai kapasitas. Sebagaimana yang diatur dalam tata aturan yang ada, pungkasnya
Noviatul Farroh Ketua Komisi IV DPRD Kab Tegal menuturkan, Bansos yang bersumber dari ABPD dibelanjakan paket 20 kg beras. Dan telah didistribusikan kepada para KPM. Hasil pantauan belum ada keluhan yang krusial. ” Saya menghimbau data harus palid. Bila tidak palid harus ada solusi dengan melakukan revisi ulang. Sinkronisasi data itu penting. Operator desa harus aktif, selama ini baru 40 desa yang aktif melakukan perbaikan data sebulan sekali” paparnya.
Dihimbau para KPM, seharusnya punya kesadaran untuk menolak Bansos bila sudah tidak layak ia terima. Kalau kondisinya sudah lebih baik seharusnya memberi peluang pada warga lain yang lebih layak menerimanya. Misalnya kerabat atau tetangganya. (Dasuki)
