Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono memberikan selamat kepada Pemprov Jatim atas capaian itu. “Kami sampaikan selamat kepada Provinsi Jatim yang bisa mempertahankan opini WTP,” ujar Agus di Gedung DPRD Jatim, Kamis 18 Juni 2020.
Pun demikian, kata Agus, BPK memberikan tiga catatan yang harus segera diperbaiki Pemprov Jatim atas laporan keuangan tahunan tersebut. “Pertama dana hibah. Ini memang perlu ada perbaikan terutama masalah mekanisme pemberiannya,” ungkapnya.
Ia menilai, ada beberapa laporan tentang penyaluran dana hibah ke masyarakat yang belum tercatat dengan baik. Padahal tiap anggaran hibah yang dikucurkan ke masyarakat harus disampaikan kepada pemerintah daerah dan mendapat pengesahan dari bendahara umum. “Ada yang sudah dicatat, tapi ada sebagian juga yang belum dicatat,” tegasnya. (Caa)
