“Ini menunjukkan bahwa komitmen dan upaya nyata baik dari DPRD Jatim dan pihak manajemen Pemprov Jatim untuk terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar,” terang Kodrat yang juga Anggota Komisi E ini.
Meski penyampaian dari Anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar secara virtual, lanjut Kodrat proses penghargaan tersebut berjalan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
“Kami terus berharap Pemprov Jatim mempertahankan atas raihan Opini WTP ini. Jangan sampai lengah dan kendor dalam mengelola keuangan,” harapnya.
Semetara, Anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Disamping itu, sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan pasal 17 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK.
