Permintaan ketua umum PKN Pusat terkait informasi tersebut, lebih mendasari pada: PP No 43 Tahun 2018 tentang peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Menanggapi intruksi Ketum PKN Patar Sihotang, SH, MH. ketua PKN Kab Tegal Andi Sasono pada awak media mengungkapkan dirinya bersama jajaran kepengurusannya siap melaksanakan intruksi tersebut. “Dalam hal ini Pemantau Keuangan Negara Kabupaten Tegal akan turut serta mengambil bagian untuk melaksanakan instruksi Ketua umum PKN Bapak Patar Sihotang. Dalam hal ini PKN Kabupaten Tegal siap melaksanakan tugas dan segera menyurati Pemerintah Desa melalui Sekdes yang ada di Kabupaten Tegal untuk meminta terkait keterbukaan informasi publik” ungkap Teguh
