Anggota DPRD Jatim fraksi Golkar, ini menambahkan terjadinya penolakan penguburan jenazah dengan protokol covid 19 di beberapa daerah bukan tanpa sebab. “Kami sadar bahwa beban gugus tugas covid sudah sangat berat, namun kondisi psikologis masyarakat Jawa timur yang agamis juga perlu di fahami, terutama pemahaman agama tentang pentingnya proses tajhiz jenazah muslim (pengurusan memandikan, kafan) agar dilakukan dengan sesuai dengan fatwa MUI,” papar pengasuh ponpes Nazhatut Thullab Sampang ini.
Terjadinya penolakan pemakaman dengan protokol covid, dikarenakan karena beberapa masyarakat menganggap bahwa tajhiz jenazah (pengurusan memandikan, kafan) tidak sesuai prosedur fatwa MUI. Sehingga terjadilah beberapa kali penolakan pelaksanaan pemakaman dengan protokol covid 19. Bahkan merampas jenazah untuk diurus ulang dengan keyakinan mereka. Padahal hal tersebut sangat berbahaya, karena sangat berpotensi menularkan secara massal. “Hal itu dipicu kasuistik pada beberapa tempat bahwa jenazah pasien covid menjelang dikuburkan disinyalir tidak terkafani bahkan baju dan aksesoris tubuh masih melekat. Ada juga yang ternyata jenazahnya tidak menghadap kiblat,” ungkapnya serius.
Maka penting bagi pemerintah, khususnya pemprov dan pemkab untuk membuat pengawasan berlapis untuk memastikan setiap jenazah covid 19 muslim yang ditangani oleh gugus tugas provinsi dan kabupaten, tajhiz jenazah dilakukan secara Islami sesuai fatwa MUI. Maksimal kan peran tokoh lokal meski harus dengan protocol, permisif pada hal yang dinggap prinsip, seperti permintaan mensholatkan meski hanya sejenak. “Agar gerakan penolakan dan perampasan jenazah tidak semakin meluas dan justru menjadi media baru penyebaran virus ini secara masif,” terang Gus Mamak.
