Firdaus mengungkapkan bahwa saat ini telah berkembang kalau besarannya tidak sama masing-masing daerah disesuaikan sebagai ucapan terima kasih gubernur karena di daerah tersebut saat Pilgub pasangan Khofifah-Emil mendulang suara. “Untuk menepis itu harus ada transparansi dari Pemprov kalau hal tersebut tidak benar. Tapi selama ini tak ada penjelasannya dan tiba-tiba langsung memberikan bantuannya tersebut ke rekening daerah,”jelasnya.
Tidak hanya itu, dalam JPS tersebut, kata pria asal Lamongan ini, ditemukan juga anggaran cadangan Jatim sebesar Rp 57 M digunakan untuk memberikan bantuan kepada 95 ribu KPM.” Kami mempertanyakan cadangan Jatim ini akan digunakan untuk apa. Apakah untuk radar bansos (bantuan sosial) atau untuk yang lain. Sampai saat ini Pemprov Jatim belum menjelaskannya kepada kami,”jelas mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini.
Paling tidak, kata Firdaus, pihaknya butuh juga transparansi dari radar bansos untuk warga Jatim berada di Jabodetabek sekitar 1900 KPM dan rencananya ke depan akan dilakukan di Bali. “Kami ingin mengetahui soal pos dana tersebut yang diberikan untuk ini. Selama ini Pemprov tak transparan soal ini. Apakah itu dana sudah ditentukan di dana Rp 450 M tersebut atau masih ada dana lain,”sambungnya.
