“Apa yang kurang dari jilid I, sehingga harus dibenahi di jilid II. Lalu apa yang kurang di jilid II untuk dibenahi di jilid III, itu semuanya tidak dilakukan dengan komprehensif. Ini sangat merugikan rakyat,” tegas Deni.
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan tidak adanya transparansi dan serapan anggaran selama PSBB. ”Apa yang terjadi di dalam tim, evaluasinya bagaimana, indikatornya kinerjanya apa saja, publik tidak pernah tahu. Percuma Bu Gubernur dan Pak Wagub tiap hari konferensi pers tapi tidak melakukan langkah terukur di lapangan,” jelas politisi muda tersebut.
”Sejak Maret hampir tiap hari konferensi pers, eh tidak ada antisipasi lonjakan pasien, sampai rumah sakit overload. Baru hari-hari ini Gubernur sidak rumah sakit darurat. Dengan sendirinya itu menunjukkan tak adanya fokus dalam penanganan Covid-19 di Jatim,” lanjut Deni.
Deni juga mengkritisi belum adanya kordinasi dan satu kata antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota. ”Bu Gubernur dan Pak Wagub seperti sedang mencari panggungnya sendiri untuk kepentingan popularitas tapi tidak pernah diikuti dengan langkah solutif penyelesaian problem di lapangan,” ujarnya.
