“Tidak ada kesepakatan yang utuh antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku ekonomi. Sekarang MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan SE agar masjid dibuka karena mall buka,” tuturnya.
Anggota Komisi C DPRD Jatim itu memastikan jika PSBB tetap tidak ada perubahan dan aturan yang tegas, masyarakat tidak akan peduli lagi. Mereka akan semaunya sendiri karena Pemerintah tidak membuat aturan yang baku dan ketat.
“Mekanisme ini kalau dilakukan pemerintah, PSBB berapa hari (2 minggu). Itu dievaluasi. Pemerintah menyiapkan skema kelanjutannya,” terangnya.
Hadinudin menerangkan, kalau PSBB tahap pertama belum memberi dampak yang baik, dilanjutkan tahap kedua. Maka harus dilakukan dengan kesinambungan program bantuan.
Hadinudin membedakan situasi kalau semua di lockdown karena akan terukur. Pengusaha, dan masyarakat mempunyai perhitungan untuk kebutuhan pangan. Begitu juga halnya Pemerintah akan mempunyai perhitungan untuk menentukan kebijakan.
“Kalau begini (PSBB) sama aja seperti awal-awal dulu,” terangnya.
Selama ini check point tidak ada pengaruhnya karena hanya memantau keluar masuk orang saja. Sementara aktifitas kegiatan masyarakat di dalam daerahnya masih bebas seperti biasanya.
