Oleh sebab itu, kata Kodrat, jika diperlukan nantinya, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perda tersebut. “Kalau perlu dievaluasi untuk menyesuaikan adanya berbagai macam kekerasan terhadap anak, maka kami sepakat kalau Perda itu dievaluasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketum Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Merdeka Sirait saat di Gresik, senin (9/3/2020) membeberkan kalau angka kekerasan pada anak di Jatim peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Aris mengaku kalau data tersebut diperoleh dari Kemensos dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (Caa)
