Dijelaskan, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi Pemprov Jatim telah melakukan inovasi di bidang mental aparatur dan manajemen perubahan yakni dengan menerapkan 10 budaya malu aparatur. Bahkan budaya malu tersebut telah dimasukkan dalam Pergub Jatim No. 75/2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Jatim.
“Untuk menjadikan birokrasi bersih dan akuntabel kami merasa mental aparaturnyalah yang harus dibenahi terlebih dulu,” tegasnya.
Di sisi akuntabilitas, Pemprov Jatim selalu bekerjasama dengan seluruh kab/kota untuk melakukan perbaikan dan inovasi, hasilnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh Pemprov Jatim tahun 2015 mendapat predikat A dengan nilai 80,4. Sedangkan dalam hal akuntabilitas keuangan Pemprov Jatim telah menerima opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali yakni tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015.
