“Dari pelayanan publik yang baik itulah pencegahan korupsi dapat dilakukan secara konkrit. Di pelayanan publik ini perlu dilakukan zona integritas. Untuk itu, tahun ini perluasan zona integritas dilakukan pada empat unit kerja,” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.
Dijelaskannya, hingga saat ini, Pemprov Jatim telah melakukan pembangunan zona integritas pada 9 unit kerja. Sebelumnya, Pemprov Jatim telah melakukan zona integritas pada lima unit kerja yakni Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), UPT Jembatan Timbang, RSUD Dr. Soedono Madiun, RS Sumberglagah Mojokerto, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, tahun 2016, Pemprov Jatim akan mengadakan perluasan pembangunan zona integritas pada enam unit kerja. Sehingga total pembangunan zona integritas hingga tahun 2016 mencapai 15 unit kerja.
Pada kesempatan yang sama, Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi. MM melaporkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat komitmen Pemprov Jatim bersama pemkab dan pemkot se-Jatim dalam mencegah dan memberantas korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan bermartabat dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD 1945, dan Pancasila.
Sesuai hasil evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa unit kerja, nampaknya pelaksanaan kegiatan tersebut membawa dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat yang mendapat layanan di bidang perizinan dan kesehatan.
