“Dari diskusi pihak Kodam V Brawijaya, sampai hari ini satu orang Babinsa membina lima desa. Artinya saat ini pihak TNI sangat kekurangan personel dan ditambah tak ada anggaran untuk membina masyarakat secara menyeluruh. Atas dasar itulah kami minta Pemprov Jatim memberikan anggaran operasional Babinsa di daerah,”ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim Ubaidillah saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja Komisi A DPRD Jatim ke Kodam V Brawijaya, rabu (8/1).
Politisi asal PKB ini mengatakan ke depan pihaknya berharap gubernur dan bupati dan walikota se Jatim bersinergi dengan memberikan anggaran kepada babinsa sebagai pembinaan masyarakat desa dalam bahaya menimalisir radikalisme di Jatim. “Saya rasa lebih menarik memaksimalkan peran Babinsa atau TNI mengingat sampai saat ini TNI masih dipercaya oleh rakyat,”imbuh pria asal Situbondo ini.
