Masih di tempat yang sama, Kasek SMKN Pungging Mojokerto Harol Kristianto meminta supaya Gubernur Jatim tidak mengkampanyekan program Tis-Tas karena hal menjadi bumerang bagi sekolah. Pasalnya, bantuan dari Pemprov melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelengaraan Pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum ideal untuk mewujudkan peningkatan kompetensi, karakter dan enterprenure.
Konsekwensinya, pihak sekolah bersama komite sekolah masih meminta sumbangan kepada siswa untuk menutup kekurangan biaya personal siswa. Terlebih, mereka memiliki dasar berupa SE Gubernur Jatim No.430/71/2017. “Kalau SMA/SMK tak boleh minta sumbangan, ya tolong direvisi SE Gubernur itu atau BPOPP dinaikkan supaya ideal,” tegas Harol.
Alih fungsi kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi diakui para kasek belum bisa memenuhi harapan sepenuhnya. Bahkan cenderung menurun bagi kesejahteraan para guru PTT/GTT lantaran bantuan dari kabupaten/kota sudah dihentikan.
Namun ada secercah harapan melalui program doubel track sekolah SMA/SMK yang masuk kategori 3T (Termiski,, Terpencil dan Tertinggal) siswanya sudah mulai bisa mandiri minimal untuk beli pulsa tak perlu minta kepada orang tua. “Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Dawar Blandong memasuki tahun kedua program doubel track, sebagian siswa sudah bisa membuat produk roti kering, tata rias hingga melayani penjualan online dengan omset 300-500 ribu sebulan. Tahun depan kami tingkatkan dengan membentuk koperasi siswa dan sertifikasi,” kata Kasek SMAN 1 Dawar Blandong Herni. (Caa)
