Tetapi kalau konflik masyarakat yang terkait dengan kebijakan pemerintah misalnya masalah pertanahan dan ketenagakerjaan, pendekatan dilakukan secara struktural.
Narkoba mudah diberantas kalau tidak ada backingnya. Semantara ini masyarakat berpikri bahwa backing itu adalah polisi dan TNI padahal ada juga aparatur di lingkup pemerintahan yang mempunyai kekuatan dan kekuasan di daerah masing-masing.
Pinpinan lapas kalau ada tanah akan digunakan terorisme jangan dicampur dengan narkoba dan yang lain karena kasus ada tahanan narkoba dididik menjadi teroris. Kepada Bupati dan Walikota diminta membahas, karena disediakan anggaran untuk membangun lapas khusus teroris.tapi belum ada tanah yang bisa dibangun.
Menko Bidang Hukum dan Keamanan RI Wiranto mengakui, di Jatim sudah terbangun suatu kerja sama yang sangat erat dari tiga pilar, sekarang plus tokoh agama dan tokoh masarakat. Hal itu untuk melakukan suatu proses memimpin, mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang aman tenteram dan damai. Itu sesuatu yang sangat bagus.
“Hal itu bagus sekali. Saya akan mengadopsi apa yang sudah dilaksanakan di Jatim, kalau pimpinan masyarakat, baik pimpinan formal maupun non formal bersama-sama memimpin masyarakat mengarahkan dan membawa masyarakat kearah yang tenang, damai, sejuk, itu sangat positif, karena menjamin bahwa momentum pembangunan bisa berjalan,” katanya.
