Ia optimis jika tahun 2014 lalu usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI disetujui DPR, tentu dampak-dampak negatif dari pilihan langsung bisa diminimalisir. Seperti, tingginya cost politik, banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi serta masyarakat pemilih menjadi pragmatis dan tranksaksional. “Kalau 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat dulu diakomodir DPR RI, saya yakin dampak pilkada langsung bisa diminimalisir,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Evalusi pelaksanaan Pilkada langsung yang digulirkan pemerintah, kata Sri Subiati patut mendapat apresiasi. Sebab, fakta di lapangan terdapat banyak persoalan. “Kami sepakat dillakukan evaluasi menyeluruh. Kalau mau diganti menjadi pilkada tidak langsung ya sekalian saja jangan setengah-setengah menggunakan istilah asimetris yang juga bisa membuat pro dan kontra di masyarakat,” pungkasnya. (caa)
