“Tahun 2014 lalu, kami mengusulkan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan tapi ditolak oleh sidang paripurna di DPR RI dan berujung disetujuinya pilkada tak langsung melalui mekanisme voting. Demokrat protes, akhirnya Presiden SBY keluarkan Perppu yang membatalkan UU Pilkada Tak Langsung tersebut,” ungkap Sri Subiati ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Kamis (21/11).
Oleh karena itu, perempuan yang juga bendahara DPD Partai Demokrat Jatim menegaskan bahwa Partai Demokrat Jatim memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan mayoritas keinginan rakyat saat ini yang menginginkan terjaganya hak rakyat untuk dapat memilih pemimpin daerahnya secara langsung. “Partai Demokrat tetap konsisten. Jangan cabut hak politik rakyat. Wacana Pilkada Asimetris itu suatu kemunduran, kalau pemerintah ingin mengubah ya diubah total sekalian jangan setengah-setengah,” dalih politisi asal Pacitan ini.
Ditambahkan Sri Subiati, jika Pilkada Asimetris dipaksakan diberlakukan pemerintah, pihaknya khawatir masyarakat yang ada dibawah juga akan terbelah akibat adanya pro dan kontra yang dipicu adanya kecemburuan sosial. “Ingat, masyarakat itu tentu akan menuntut adanya perlakuan yang sama dari pemerintah kesamaan. Kenapa daerah A masih dipiih langsung rakyat, sementara daerah B kok dipiih DPRD,” jelas perempuan berjilbab.
