Kendati demikian, Aliyadi menyadari bahwa pembubaran koperasi itu tak semudah membalikkan tangan karena harus melalui proses dan masih menanggung beban hutang. “Makanya kami mendorong dinas koperasi dan UMKM provinsi bekerjasama dengan dinas koperasi kabupaten/kota untuk memetakan mana saja koperasi yang bisa langsung dibubarkan dan mana yang masih bisa diselamatkan dan perlu langkah-langkah seperti apa,” harapnya. “Yang jelas kalau melihat penganggaran dalam APBD Jatim 2020, kami pesimis bisa menyelamatkan koperasi-koperasi yang kondisinya mati suri sebab keberpihakan anggaran untuk sektor koperasi dan UMKM minim sehingga kami sarankan dibubarkkan saja sekalian,” kesal pungkas Aliyadi Mustofa.
Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha mengatakan bahwa OPD yang menjadi mitra kerja komisi bidang perekonomian rata-rata alokasi anggarannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal banyak program yang diusulkan OPD, diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi namun tidak mendapat dukungan anggaran APBD Jatim. “OPD yang mengalami penurunan drastis alokasi anggarannya yakni Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim yang mencapai kisaran 40 persen dibanding tahun anggaran 2019,” ujar politisi asal Fraksi Partai Golkar ditemui usai hearing dengan Koperasi dan UMKM di DPRD Jatim.
Ia mencontohkan persoalan berat yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan UMKM Jatim adalah dari 36 ribuan koperasi yang tersebar di Jatim, terdapat sekitar 12616 koperasi yang kondisinya hidup segan mati tapi tak mau atau mati suri. “Makanya ini harus ditata, apa sekalian di matikan atau di hidupkan kembali. Harapan kami ada perhtian lebih dari Ibu Gubernur untuk perekonomian Jatim. Bolehlah emergency kalau diprioritaskan untuk bidang Kesra tapi pertumbuhan ekonomi juga penting,” terang ketua AMPI Jatim ini.
