Dia menjelaskan, penyelenggaraan program lima paket pencegahan kekerdilan di desa dibiayai dengan keuangan desa. Selain itu, program pencegahan kekerdilan bisa dilaksanakan dengan mendayagunakan aset desa, di mana program tersebut harus menjadi bagian dari daftar kewenangan desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Eko Asistono mengatakan, gotong royong ciri khas budaya Indonesia secara turun temurun dan telah mengakar pada diri bangsa.”Untuk itu wajib kita lestarikan dan terus kita pupuk serta dilembagakan,” kata dia.
Ia mengatakan, semangat gotong royong di masyarakat saat ini menunjuk tren negatif, cenderung menurun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat masyarakat semakin individualis.
Ia mengharapkan BBGRM menumbuhkembangkan kembali budaya gotong royong yang mulai berkurang baik di desa maupun kelurahan.
Peserta gebyar BBGRM 2019 di daerah itu berjumlah 450-an orang yang antara lain terdiri atas perwakilan ASN di tingkat OPD-OPD lingkup Pemkab Tulungagung, TP PKK beserta pengurus, camat, kepala desa, dan kelurahan se-Tulungagung. (wan/an)
