“Selama zaman Orla (Orde Lama) dan Orba (Orde Baru) tidak pernah ada oposisi. Kita kenal oposisi justru sejak reformasi yang praktek seperti parlementer. Menurutku sudah saatnya kita praktikkan demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat, di mana di dalamnya ada fungsi kritis, dialektik. Kata Bung Karno: dalam musyawarah kita boleh berbantah, debat, adu argumen, tapi akhirnya sampai ke mufakat,” sambung Eva.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno juga menepis anggapan bahwa pemerintah akan menjadi superpower dengan bergabungnya oposisi. Dia lalu menyinggung konsep gotong royong.
“Sesungguhnya politik nasional kita dari dulu cenderung lebih akomodatif dan inklusif. Bila ditelusuri, akar sejarahnya ada pada konsepsi gotong royong yang ada di hampir semua budaya suku di Nusantara. Budaya komunalisme dan kolektivisme yang lebih menekankan kebersamaan dan harmoni,” tutur Hendrawan.
Dia menilai, gaya demokrasi seperti di negara Barat yang sangat liberal dan berkembang dengan narasi kontestasi adalah kontrastasi, berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia.
