Tetapi, hanya segelintir orang yang menikmati manfaat itu. Karena tak ada transparansi dan pengawasan, rekomendasi dan slot kontainer tol laut diperjualbelikan.
Perusahaan pemilik kapal ternyata juga menjadi EMKL (ekspedisi muatan kapal laut), sehingga jatahnya diberikan ke perusahaannya sendiri. Slot yang diperoleh juga tidak diberitahukan kepada pihak ekspedisi, sehingga ekspedisi membayar harga normal.
“Akibatnya, program tol laut tidak mampu menurunkan harga komoditas di wilayah Indonesia timur. Harga sampai ke konsumen masih tetap, tidak ada penurunan. Yang sudah untung mendapatkan untung lebih besar, tetapi konsumen tidak dapat untung apa-apa,” kata Saut.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Jawa Timur Henky Pratoko mengatakan konsep tol laut yang sebenarnya bagus kini sudah tak sesuai tujuan awal.
“Seperti tidak adanya transparansi pemilik kapal, berapa slot atau space (tempat) yang tersedia dan kapan closing time (waktu penutupan) yang ditetapkan. Harusnya ada center point yang bisa diakses oleh siapapun, mulai dari tempat yang tersedia berapa dan barang harus sudah tiba kapan,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap para pemegang kebijakan tol laut duduk bersama untuk mencarikan solusi terbaik, termasuk perlunya membuat center point yang bisa diakses oleh siapapun.
