Surabaya,cakrawalanews.co – Pengamat kemaritiman dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengemukakan pelaksanaan tol laut perlu ada pengawasan antar-instansi, tidak cukup Kementerian Perhubungan, namun juga melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan BUMN pelaksana.
“Karena kita bicara menjaga amanah uang subsidi, jadi peran pemda sangat penting karena dalam pelaksanaan perlu rekomendasinya tentang jumlah slot dan jenis komoditas,” kata Saut Gurning dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Selasa.1/10
Saut mengatakan, di lapangan, tidak ada seleksi komoditas, bahkan kadang komoditas beras justru dikalahkan oleh komoditas nonberas seperti elektronik, garmen dan lainnya. Padahal, pemda memiliki kewenangan untuk menentukan jenis komoditas yang menjadi prioritas tol laut.
Realisasi tol laut, kata dia, memang memberikan manfaat dengan semakin banyaknya kapal yang mengangkut barang, dari sekali menjadi dua atau tiga kali seminggu yang membuat ketersediaan barang terjamin di sejumlah wilayah Indonesia timur.
