Erma menilai RUU P-KS ini harus disahkan untuk pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. RUU ini sangat dibutuhkan karena jika tidak, masyarakat menjadi permisif dan persoalan seksual ini dianggap sesuatu hal yang bukan pidana misalnya yang paling rendah adalah cat-calling,” ucapnya.
Erna melanjutkan sembari menunggu perkembangan RUU PKS ini di Jawa Timur, Fraksi PDIP juga mengawal isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak di level daerah.
Salah satunya adalah mendorong Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah, salah satunya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
“Harapannya pelaksanaan Perda bisa maksimal salah satunya dengan memberikan dukungan anggaran dan sumber daya yang lain agar bisa memberikan pelayanan kepada korban dengan baik,” pungkasnya. (wan/jnr)
