Keseriusan Pemerintah Jawa Timur untuk mencegah dan mengatasi maraknya pungutan liar semakin kuat seiring telah diajukannya anggaran untuk posko Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dan Satgas Saber Pungli pada Perubahan APBD 2019. “Di perubahan anggaran 2019, Bu Gubernur telah menganggarkan posko UPP Satgas Saber Pungli seperti kata pak Irjen tadi di luar dari kantor polisi tapi di aset pemprov beserta sarpras pendukung,” kata Emil Dardak.
Selain itu, Inspektorat Jatim telah melakukan assesment terkait saber pungli terhadap sembilan OPD di Pemprov Jatim.“Jadi inspektorat sebagai lokus untuk saber pungli itu telah melakukan assesment di sembilan OPD sebagai langkah awal,” katanya.
Dari asesment yang dilakukan inspektorat, tidak serta merta membuat OPD-OPD tersebut disalahkan. Karena memang ada beberapa hal yang belum jelas. Untuk itu, ada empat hal yang dilakukan sebagai upaya pembenahan, antara lain memperjelas dan memperinci SOP dan standard pelayanan, memperluas publikasi untuk semua kalangan masyarakat, memperjelas pemahaman tentang gratifikasi dan suap, dan membentuk posko UPP Satgas Saber Pungli di Jatim.
