Memasuki masa jabatan bulan ke enam, Gubernur Jawa Timur Khofifah memang tengah melakukan assesmen untuk mutasi pejabat. Seluruh kepala dinas yang masuk kriteria uji kompetensi dilakukan tes untuk penilaian kecakapan.
Hal ini sesuai peraturan gubernur mutasi tersebut boleh dilakukan setelah enam bulan dilantik. “Bukan karena KPK loh. Tapi memang assesmen yang kami lakukan. Di dalam peraturan gubernur setelah enam bulan gubernur berhak melakukan mutasi. Itu akan jadi salah satu dasar untuk melakukan mutasi,” tegasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan dalam sebulan terakhir di sejumlah Kantor OPD Pemprov Jatim. Rabu 10 Juli 2019, komisi anti rasuah itu menggeledah kantor Bappeda Jawa Timur. Kemudian Rabu 7 Agustus 2019 malam, kantor dan rumah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga digeledah. Sehari berikutnya, Kamis 8 Agustus 2019, KPK menggeladah Kantor BPKAD. (jnr/wan)
