Dia mengakui, tiga Kantor OPD yang digeledah KPK beberapa waktu lalu, Kantor Dishub, Bappeda, dan BPKAD Jatim atas sepengetahuan Pemprov Jatim. Dimana, KPK sebelum menggeledah telah mengirim surat ke pemprov. “Pada saat mereka datang ke Bappeda kami fasilitasi. Mereka melakukan rekonstruksi kami fasilitasi. Kami selaku pemprov akan menfasilitasi yang diminta KPK,” tuturnya.
Kendati demikian, Heru yang juga mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim itu tidak tahu menahu tentang kepentingan KPK melakukan penggeledahan. Ia menegaskan hanya memfasilitasi semua yang dibutuhkan KPK. “Apa yang dilakukan KPK, siapa yang diperiksa dan untuk apa, itu ditanyakan ke KPK,” kata Heru.
Evaluasi Terus Dilakukan Selain itu, Sekdaprov Jatim juga menegaskan Pemprov Jawa Timur saat ini tengah melakukan evaluasi di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Namun evaluasi ini bukan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menyambangi Jawa Timur, melainkan lebih pada tujuan assesmen atau tes kemampuan dan kecakapan pejabat. “Ealuasi itu bukan karena KPK. Sekarang ibu gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red) lagi melakukan assesment untuk seluruh pejabat,” ujar Sekda.
