Surabaya, cakrawalanews.co – Pansus Pengarustamaan Gender (PUG) DPRD Surabaya berupaya menyelesaikan raperda yang tengah disusun menjelang berakhirnya masa tugas kalangan dewan periode 2014- 2019.
Ketua Pansus Raperda Pengarustamaan Gender, Laila Mufida, usai hearing dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah, diantaranya Dinas Sosial dan DP5A mengungkapkan, bahwa Peraturan Daerah yang dibahas ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berprespektif gender.
“Sebetulnya pengarustamaan gender sudah berjalan. Bahkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan menilai baik, cuma kurang inovatif,” ungkapnya, Selasa (23/7).
Politisi PKB ini menilai ketidak inovatifan tersebut disebabkan belum adanya peraturan daerah yang menjadi aturan pelaksanaannya. Pengarustamaan gender berasaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi.
Ia menegaskan, untuk mempercepat pengarustamaan gender dalam pembangunan di Kota surabaya diperlukan tindakan nyata dari pemerintah kota.
