Hal tersebut disampaikanya saat membuka Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Kamis (4/7).
Sekda menerangkan, ketepatan waktu dalam penetapan APBD tersebut dinilai sangat penting. Karena hal tersebut berdampak langsung pada performa pelayanan masyarakat. “Apabila dalam penetapan APBD terlambat maka akan banyak program dan kegiatan penting yang tidak dapat mencapai target. Yang dampaknya akan memberian pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Untuk mencapai keinginan tersebut, Heru mengingatkan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam penetapan APBD. Pertama, soal proyeksi pendapatan APBD 2020. Kedua, program kegiatan prioritas dan penyusunan struktur pendapatan belanja. Lalu ketiga, soal penyelenggara yang mengacu pada PP no 12 tahun 2019. “Selain tepat waktu, saya juga minta agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang dikeluarkan,” ujarnya.
