Hal itu karena hak warga untuk mendapat pelayanan pendidikan yang baik sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945 tidak terpenuhi atau terhambat.
“Komposisi aturan zonasi saat ini idealnya adalah 60 persen berdasarkan zona lingkungan sedangkan 40 persen dari jalur prestasi,” katanya.
Supriyono menambahkan, sistem zonasi yang saat ini dilaksanakan pada tataran teori memiliki tujuan yang sangat baik, salah satunya agar sekolah-sekolah pinggiran juga mendapatkan siswa berprestasi.
Namun dalam praktiknya menimbulkan polemik serta persoalan di masyarakat.
