Dia menuturkan, G20 diawali dengan simposium tentang International Taxation, di mana Menkeu Indonesia bersama Menkeu Jepang, China, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat menjadi pembicara utama. Topiknya ialah digitalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi mengubah model bisnis dimana kehadiran secara fisik tidak penting.
Menurut Menkeu, kerja sama perpajakan internasional yang mengalami kemajuan pesat adalah pencegahan penghindaran pajak melalui “Base Erosion Profit Shifting” (BEPS) dan kerja sama pertukaran informasi “Automatic Exchange of Information” oleh 130 negara/jurisdiksi. Saat ini, lanjutnya, tidak ada tempat untuk menyembunyikan kewajiban pajak oleh siapapun.
“Menkeu Jepang Taro Aso dan OECD Angel Gurria mengutip pernyataan Benjamin Franklin (1789): “In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes,”” sebutnya.
Dikatakannya, sesi pertama dalam simposium G20 itu mengenai Development Finance dan utang negara low income countries dengan rasio utang di atas 50 persen PDB dan defisit fiskal mencapai 3 persen PDB yang memerlukan koordinasi dan kerja sama para donor baik donor tradisional maupun donor baru.
“Indonesia harus tetap menjaga kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian global, meski kondisi fiskal kita jauh lebih baik. Universal Health Coverage yang sangat relevan dengan isu BPJS Kesehatan perlu keseimbangan mencakup kepesertaan yang disiplin dan luas (universal), manfaat yang rasional, tarif yang terjangkau, dan implikasi keuangan negara yang sustainable,” pungkas Menkeu.(kcm/ziz)
