Pemerintah juga telah mengkaji dan meninjau sejumlah lokasi yang akan dituju sebagai destinasi ibu kota berikutnya. Salah satunya adalah Kalimantan. Meski bukan hal baru di dalam agenda pemerintahan, kabar tersebut tak urung memantik reaksi banyak pihak. Termasuk dosen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Adrian Perkasa, S.Hum, M.A.
”Berbicara mengenai konteks ke-Indonesia-an hari ini, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemindahan pusat kekuasaan saja. Ini bukan solusi,” terang Adrian, Jumat(24/5).
Menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan daerah lain di Jawa untuk menggantikan Jakarta. Misalnya saja, Surabaya atau kota-kota lain yang berada di Jawa Timur. Sebab diakuinya, bila hingga saat ini Jawa masih menjadi primadona, baik dalam aspek pembangunan, infrastruktur, geopolitik, geostrategis maupun geokultural.
”Kita lihat saja peta-peta atau pusat kekuasaan di Jawa sejak jaman dulu. Suka nggak suka, orang bilang, Jawa itu kunci, ya memang iya,” ujar alumnus Ilmu Sejarah Unair itu.
Adrian menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota telah berlangsung jauh sebelum era revolusi. Tepatnya pada periode Jawa kuno atau Hindu-Buddha. Praktik tersebut terjadi di beberapa kerajaan.
Seperti di Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga serta Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Panembahan Senapati. Biasanya, pemindahan kekuasaan dilatarbelakangi oleh adanya bencana alam dan peperangan.
”Dalam tradisi Jawa, pusat kekuasaan identik dengan letak sang raja itu bertakhta. Para penguasa pada masa itu memiliki konsepsi, bahwa di dalam keraton jangan sampai ada tiga raja,” imbuh laki-laki yang pernah berwisata edukasi ke beberapa negara itu.
Ini Masukan Pakar Unair soal Pemindahan Ibukota
