Jakarta, Cakrawalanews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan para petinggi BUMN di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (9/5/2019). KPK memberikan pencerahan kepada para petinggi BUMN terkait investasi dan potensi korupsinya. Dalam kesempatan ini, KPK mengingatkan BUMN agar berhati-hati terkait investasi dari China. Menurut catatan KPK, China tak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan juga good corporate governance.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif saat bicara soal Global Fraud Report 2018. Dia mengatakan, berdasarkan laporan tersebut yang terbanyak mendeteksi pelanggaran bukanlah pengawas internal karena banyak fraud dilakukan atasan dari pengawas internal itu.
“Bukan mengecilkan arti pengawas internal. Tapi menurut report itu biasanya yang paling banyak menyumbangkan untuk mendeteksi fraud bukan pengawas internal. Menurut report ini paling 15 persen,” kata Syarif.
Hal itu disampaikan Syarif saat menjadi pembicara di Seminar Peran SPI (Sistem Pengawasan Internal) di BUMN. Syarif menyatakan kebanyakan deteksi kasus dugaan korupsi disampaikan karyawan yang sudah gerah dengan adanya dugaan pelanggaran. Selanjutnya, Syarif bicara soal apa saja jenis pelanggaran yang biasa terjadi, antara lain, financial statement fraud, korupsi, dan yang paling banyak asset misappropriation.
“Aset kantor jadi aset istri. Kalau kereta api itu kami bantuin. Kami tahu persis panjang rel kereta api zaman Belanda dan hari ini lebih panjang zaman Belanda. Rel kereta api zaman Belanda itu harusnya jadi milik negara tapi hilang diambil siapa. Akhirnya kita pergi ke Belanda. Semua catatannya ada. Saya nggak pernah tahu dari Gowa ke Makassar dulu ada kereta api, saya lahir nggak lihat itu,” ujar Syarif.
Syarif lalu bicara soal Location of Improper Payment 2009-2018. Saat menjelaskan hal tersebut, Syarif menyinggung soal keberadaan China yang disebutnya asing dengan good corporate governance.
“Mengapa saya perlu jelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak ibu di BUMN banyak bekerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment. Mereka invest banyak di sini,” ujar Syarif.
