“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” ucapnya.
Kalimantan Tengah
Tidak hanya Sulbar, Bambang juga mengundang tiga gubernur provinsi lain dalam rapat tersebut, salah satunya Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Sugianto dengan yakinnya menyebut akan selalu ada ketersediaan lahan di Kalteng untuk dibangun berbagai hal dalam rangka pemindahan ibu kota negara.
“Kalau Presiden berkenan, ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan, itu sampai kiamat akan terus ada. Mau dibangun apa pun juga,” kata Sugianto.
Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangkaraya memang sudah sejak lama disebut-sebut sebagai kota yang potensial untuk dijadikan pengganti Jakarta. Bahkan Palangkaraya sudah disebut sejak Soekarno masih menjabat menjadi presiden. Untuk itu, Kalteng telah membentuk tim kajian dan riset pemindahan ibu kota yang berpusat di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP).
Sementara itu, Rektor UMP Dr Sonedi MPd menyatakan siap untuk menginisiasi pendirian perguruan tinggi di 14 kota/kabupaten di Kalteng sebagai upaya percepatan pertumbuhan kualitas SDM.
“Keberadaan perguruan tinggi di setiap kabupaten/kota se-Kalteng untuk percepatan penyiapan SDM menghadapi pemindahan konsentrasi penduduk dan kegiatan berbagai sektor terkait dampak pemindahan ibu kota negara,” kata Sonedi.
Pendirian perguruan tinggi di masing-masing daerah ini dimaksudkan agar memudahkan orangtua untuk memberikan pendidikan tinggi pada anak-anaknya tanpa harus mengirimnya ke luar kota.
“Tidak semua keluarga bisa mengirimkan anak-anak mereka untuk masuk perguruan tinggi di luar daerah, selain butuh biaya cukup besar. Tapi kalau ada kampus di kabupaten setempat maka bisa kuliah dan tetap tinggal di rumah bersama keluarga,” ujarnya.
Kalimantan Selatan
Kepala daerah ketiga yang diundang Kepala Bappenas ke Jakarta adalah Gubernur Kalimantan Selatan, Shabirin Noor. Seperti yang lain, Shabirin juga mengemukakan keunggulan wilayahnya di hadadapan Bambang sebagai poin penilaian seberapa memungkinkan Kalimantan Selatan menerima tugas baru sebagai ibu kota negara.
