Jika dilanggar, kata Muhadjir, pasti ada sanksi yang diberikan pada daerah bersangkutan, mulai teguran, peringatan keras hingga penanganan khusus dan berkaitan dengan anggaran.
“Kami juga punya data mengenai kepala daerah yang peduli maupun yang tidak peduli pada pendidikan. Sehingga, bisa diketahui mana daerah yang perlu diintervensi Kemendikbud,” ucapnya.
Menyinggung masih digunakannya nilai ujian nasional (NUN) sebagai tolak ukur atau salah satu persyaratan masuk sekolah negeri harusnya sudah tidak dipakai dengan alasan, karena seluruh siswa yang termasuk wajib belajar 12 tahun bisa menikmati haknya.(ara/ziz)
